Pendidikan

Pro dan Kontra Penghapusan UN (Ujian Nasional) per 2017

admin | Saturday, 10/12/2016 09:46 WIB

Setelah sekian lama perdebatan di pemerintahan tentang penyelenggaraan Ujian Nasional, pemerintah akhirnya menolak usulan Mendikbud dimana dalam sidang kabinet paripurna yang digelar siang kemarin di kantor Presiden, pemerintah meminta usulan penghapusan sementara (moratorium) UN tersebut dikaji ulang. “Ya, hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/12).

Sebelumnya, Mendikbud, Muhadjir Effendy, mengusulkan untuk menghapus sementara (moratorium) penyelenggaraan Ujian Nasional mulai tahun 2017. Alasan penghapusan tersebut karena pada saat ini UN diyakini hanya berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik. Kemendikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif.

Kabar penghapusan ujian nasional ini cukup membuat heboh masyarakat,terutama di kalangan siswa dan beberapa golongan yang menyatakan dukungan atas penghapusan ujian nasional ini termasuk Lembaga Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), pengamat pendidikan, dan beberapa anggota DPR.

Ujian Sekolah

Beberapa argumen dari kalangan yang setuju dengan pengahapusan sementara ujian nasional antara lain sebagai berikut:

  1. Kualitas pendidikan cenderung berbeda di tiap daerah jadi menyerahkan evaluasi pendidikan ke tiap daerah merupakan langkah yg lebih tepat.
  2. UN membuat siswa stress. Walaupun sejak 2015, UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, KPAI sendiri menilai bahwa tekanan UN sangat besar bagi anak.
  3. Pihak sekolah merasa terbebani mempersiapkan UN dan mencapai target.
  4. Banyak kecurangan terjadi di UN
  5. UN tidak terbukti signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, motivasi, maupun moral siswa
  6. UN menghabiskan dana tapi fungsinya tidak jelas karena sudah tidak lagi menjadi alat pengukur kelulusan.



Namun ada juga yang tidak setuju dengan moratorium ujian nasional dengan berbagai alasan yang cukup masuk akal juga. Di antaranya adalah:

  1. Tidak ada standar ujian/pengganti yang bisa menjadi patokan jika UN dihapus.
  2. UN merupakan hal besar dan keputusan moratorium ini terburu-buru diambil tanpa adanya evaluasi, survei, serta diskusi yang memadai.
  3. Penghapusan UN bisa menimbulkan kemalasan siswa.

Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan salah satu pejabat yang menentang rencana moratorium ujian nasional yang diusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pria yang kerap disapa JK itu mengatakan, ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi acuan dalam melaksanakan segala terobosan. Hanya dengan itu, bangsa bisa menjadi lebih baik, punya kemandirian, dan daya saing yang kuat sekalipun dengan negara lain.

Jusuf Kalla tidak setuju dengan penghapusan UN

JK menilai Ujian Nasional (UN) masih diperlukan bagi para siswa. Meski bukan sebagai syarat kelulusan, ujian nasional bisa menjadi standar pendidikan yang digunakan semua daerah di Indonesia. “Karena suatu negara apapun butuh standar. Kalau tidak ada standar bagaimana mengetahui kita sudah sampai di mana?” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Berikut hal-hal unik yang takkan dirasakan oleh siswa tingkat akhir andai kata penghapusan UN benar2 terjadi:

  1. Muhasabah. Tiap tahun, sebelum dilaksanakan Ujian Nasional setiap sekolah akan mengadakan muhasabah atau malam renungan. Seluruh siswa akan dikumpulkan dalam satu ruangan untuk berdoa dan introspeksi diri agar siap keesokan harinya. Tentunya ketika Ujian Nasional ditiadakan, para siswa dan siswi tidak akan merasakan hal ini lagi.
  2. Kedatangan Pejabat. Kedatangan pejabat saat meninjau Ujian Nasional juga tidak akan dirasakan para siswa tingkat akhir saat ini. Biasanya pejabat ini datang beserta kepala polisi dan berbagai rombongannya sehingga menimbulkan derap sepatu yang keras dan memecah konsentrasi para peserta ujian. Bila Ujian Nasional tidak diadakan lagi, tentunya hal ini tidak akan dilakukan lagi.
  3. Jual Beli Kunci Ujian Nasional. Sudah mendarah daging bagi seluruh siswa yang mengikuti ujian akhir untuk membeli kunci jawaban. Meski sekolah sudah melarang hal ini terjadi, tetap saja siswa mendapatkan caranya memperoleh kunci jawaban dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ketika Ujian Nasional dihapuskan, tentu saja praktik ini akan seketika hilang.
  4. Bimbel Ujian Nasional dan Buku Kisi-Kisi Ujian Nasional. Nasib para penyelenggara bimbel akan berubah ketika Ujian Nasional ditiadakan. Tidak akan ada lagi promosi besar-besaran mengenai lulus UN 100% yang terpampang di iklan bimbel. Buku kisi-kisi Ujian Nasional juga tidak akan terbit lagi, sehingga para siswa tidak merasakan belajar mandiri dengan soal yang sudah memililki kunci jawaban lengkap dibelakangnya.
  5. Berita Kecurangan Ujian Nasional. Media di Indonesia akan berhenti menyiarkan berita kecurangan Ujian Nasional di berbagai daerah, kritik masyarakat akan sulitnya Ujian Nasional, dan berbagai dialog yang mempersoalkan Ujian Nasional tanpa solusi nyata. Jadi minggu-minggu menjelang ujian sekolah akan jadi lebih damai dari yang biasa terjadi sebelumnya.

 

(Sumber : kompas.com, liputan6.com, youthmanual.com)

 

Top